KETIK, SIDOARJO – Dialog Publik Komunitas WAG Ruang Publik Sidoarjo (RPS) menghadirkan khazanah baru dalam dinamika politik Kabupaten Sidoarjo. Politisi, tokoh masyarakat, penyelenggara pilkada, praktisi media, dan stakeholders lain ikut mewarnainya. Semua dapat aplaus.
Beragam wacana dan narasi pun muncul. Dari ilustrasi, sketsa, hingga potret calon Bupati Sidoarjo 2024-2029. Pada Sabtu malam (13/7/2024), Dialog Publik RPS telah mencapai sesi ke-VI. Saat itu, Ketua DPD PKS Sidoarjo Deny Haryanto menegaskan hal mendasar. Calon-calon Bupati Sidoarjo mendatang adalah kader-kader terbaik. Yang harus dipilih tentu sosok yang terbaik di antara yang terbaik.
Menurut Deny, calon yang terpilih harus tahu bahwa tugasnya adalah melanjutkan pemerintahan sebelumnya. Tugas berikutnya adalah menyiapkan kelanjutan setelah dirinya tidak lagi berkuasa. Agar pembangunan berkelanjutan.
Rencana pembangunan jangka pendek daerah (RPJPD) telah disusun. Bupati terpilih dari periode ke periode tidak boleh menyimpang dari itu. Kalau menyimpang dari RPJPD itu, dia bukan seorang negarawan.
Menurut dia, Sidoarjo akan mengalami transformasi sosial, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan. Transformasi sosial contohnya. Bupati harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk Indonesia Emas 2045. Kabupaten Sidoarjo sendiri akan menjadi kota metropolitan yang inklusif, unggul, dan berdaya saing.
”Bupati harus menyiapkan itu,” tegas Deny.
Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nur Hendriyati Ningsih berpandangan, Bupati Sidoarjo haruslah seorang sosok yang punya kemampuan lengkap. ”Istilah saya paket lengkap,” ujar Bu Nur, sapaannya.
Lengkap bagaimana? Calon bupati mendatang wajib memiliki kapabilitas, akseptabilitas, popularitas, maupun elektabilitas. Jangan dilupakan bahwa ”isi tas” juga penting. Kalau semua partai memiliki calon dengan paket lengkap seperti itu, pasti masyarakat banyak pilihan pemimpin. Dia juga yakin masyarakat Sidoarjo akan sejahtera.
Misalnya, kapabilitas calon tidak mumpuni. Dia hanya menjadi ”pion” pihak lain. Orangnya menjabat, tetapi otaknya diremot orang lain. Lebih-lebih bila calon bupati tidak punya ”isi tas” yang cukup. Dia akan cenderung korup. Pragmatis. Bu Nur mengajak untuk tidak memilih calon yang seperti itu.
Calon seperti itu akan pragmatis. Kalau jadi bupati, pejabat dari atas sampai bawah, diganti semua. Dipilih orang-orangnya semua. Periode 2010 sampai 2020 seperti itu. Periode 2021 sampai 2024 juga seperti itu. Praktik seperti itu juga cenderung korup.
Lalu, partai mana yang punya paket lengkap untuk Calon Bupati 2024-2029? Punya kapabilitas, akseptabilitas, popularisas, elektabilitas, sekaligus ”isi tas”.
”Sampai saat ini, di Sidoarjo, baru PKB yang punya calon paket lengkap seperti itu,” ungkap legislator DPRD Sidoarjo tersebut tanpa menyebutkan nama.
Saat ini, bakal-bakal calon bupati dari DPC PKB Sidoarjo, antara lain, H Subandi (Abah Bandi), Ahmad Amir Aslichin (Mas Iin), H Usman (Abah Usman), dan H Sugiono (Abah Gik).
Mantan Pj Bupati Sidoarjo Dr Hudiyono menyebutkan dua konsep penting bupati Sidoarjo. Tahu batas kekuasaan dan punya peta pembangunan. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)
Sementara itu, pesan penting muncul dari Dr Hudiyono. Figur yang pernah menjadi Pj Bupati Sidoarjo selama 7 bulan itu menyodorkan dua konsep.
Pertama, seorang bupati adalah penguasa terbatas, bukan penguasa mutlak. Dia manajer.
Dia dibatasi beragam aturan. Aturan pemerintahan tidak bisa dilanggar. Setingkat peraturan daerah, misalnya. Kalau sudah jadi aturan perda, jangan dilanggar. Komunikasikan dengan DPRD. Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Beri kesempatan untuk membangun sistem.
Kedua, bupati harus punya dan patuh pada perencanaan jangka pendek, jangkap menengah, dan jangka panjang. Partai-partai maupun pendukung perlu membuatkan peta yang jelas. Tidak hanya didorong dan didukung tanpa peringatan dan peta yang jelas.
”Kalau didorong-dorong saja, nanti kejeglong,” tegas mantan birokrat yang dikenal punya rekam jejak baik sebagai pejabat Pemprov Jatim itu.
Di sisi lain, Ketua DPD PAN Sidoarjo Dr Emir Firdaus sendiri menyebutkan peluang-peluang Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi daerah yang semakin maju. Potensi pendapatan semakin tinggi. Di antaranya, akan ada pendapatan daerah baru, yaitu pengalihan pajak kendaraan pada 2025. Dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.
”Nilainya untuk Sidoarjo sekitar Rp 600 miliar per tahun,” ungkap Emir. Sidoarjo memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mengelola pendapatan sebesar itu.
”Sidoarjo butuh seorang pemimpin yang cakap,” tegasnya.
Ketua DPD PAN Sidoarjo Dr Emir Firdaus menyampaikan peluang Kabupaten Sidoarjo untuk semakin maju. Pendapatan daerah terus bertambah. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)
Dialog Ruang Publik Sidoarjo ini bakal terus berlanjut pada Minggu (21/7/2024). Ini Seri Dialog RPS Ke-7. Tempatnya sama. Kedai Bu Atiek, belakang Lapas Sidoarjo
Ketua WAG RPS Sujani SSos mengatakan, dialog publik berikutnya mengundang penyelenggara pemilu. Baik Ketua KPU Sidoarjo Fauzan Adhim, Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha, serta mantan Ketua Bawaslu Sidoarjo Dr Jamil Jourist.
Diharapkan, dialog dengan narasumber KPU dan Bawaslu itu mampu memberikan gambaran tentang rekam jejak calon bupati. Seberapa besar dukungan masyarakat kepadanya. Yang tidak kalah penting adalah visi-misinya bagi Kabupaten Sidoarjo.
Tidak hanya itu. RPS juga mengundang perwakilan organisasi wartawan. Baik Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sidoarjo Mustain dan Ketua Forum Wartawan Sidoarjo M. Taufik atau yang mewakilinya.
Kehadiran mereka akan memberikan perspektif berbeda dalam mengonfigurasi pemimpin ideal Sidoarjo. Seberapa hebat kekuatan leadership, kemampuan kolaboratif, kemauan menerima kritik, dan sebagainya.
”Kami beharap proses dialog menjelang Pilkada Sidoarjo 2024 ini menemukan sosok-sosok pemimpin yang diharapkan masyarakat,” ungkap Sujani.
Siapa saja yang telah tampil dalam dialog RPS? Sujani mencatat. Mereka adalah Bacabup Khulaim Junaidi, Cak Sholeh, Abah Subandi. Selain itu, bacawabup Kaji Dedy, Ning Susy, Mas M.S. Umam, Cak Senadi, Cak Kalim, Mas Kusumo Adi Nugroho, dr. Andre Yulius, H Haris.
Tokoh-tokoh yang belum hadir adalah Bacabup-Bacawaup Fandi Utomo, Abah Sugiono, dan Mas Iin, Mimik Idayana, H Usman, M. Shoffi, Abah Edy.
”Sedangkan dari parpol, yang belum sempat hadir adalah Ketua Gerindra H Kayan SH,” tambah Sujani. (*)
