KETIK, SURABAYA – Pemkot Surabaya fokus pada penanganan inflasi harga bahan pokok, dengan membuka kerja sama dengan Kemitraan Closed Loop Agribisnis Hortikultura. Kerja sama ini dilakukan antara PISS dengan produsen pemasok dari daerah.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap dengan adanya pasar induk, maka kebutuhan pasar yang ada di Surabaya bisa terpenuhi. Yakni, pasar tradisional bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang sama, seperti saat mengambil barang pokok pada supplier (pemasok) dari luar Kota Pahlawan.
"Sehingga akan tertata, kalau sudah tertata maka infrastruktur Surabaya akan terjaga. Kemudian kualitas barang bisa dijamin, dan yang paling penting adalah saya bisa mengendalikan harga," papar Eri.
Eri menjelaskan kalau sekarang ada 4 pasar yang ambil supplier dari luar Surabaya dengan barang yang sama harganya, tetapi harganya ada yang Rp 12 ribu, Rp 12.500, Rp 12.800, sampai Rp13 ribu.
"Tapi kalau sudah di pasar induk, maka di situlah saya bisa intervensi, bisa intervensi melalui subsidi BBM," tegas Eri.
Oleh sebab itu, Eri menerangkan bahwa Pemkot Surabaya tengah menyiapkan aplikasi yang menghimpun daftar harga barang-barang kebutuhan pokok.
Aplikasi tersebut akan terkoneksi dengan pasar induk, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, maupun Badan Pangan Nasional untuk mengetahui kebutuhan barang pokok yang ada di Kota Pahlawan.
"Contoh seperti beras, kita disuplai oleh Bulog. Agar barang ini tidak naik, maka kita memberikan (subsidi) angkutannya. Sehingga harga dari Bulog sampai ke pedagang pasar itu sama, karena angkutannya disubsidi," terangnya.
Meski begitu, ia mengaku bahwa kebutuhan beras bagi warga Kota Surabaya semakin meningkat. Sebab, alokasi sebanyak 20 ton beras Bulog hanya dapat mencukupi kebutuhan enam pasar di Kota Pahlawan.
"Karena pasar induk bisa menyiapkan dengan harga yang sama seperti Bulog. Pasar induk fungsinya seperti ini, bahkan saya setiap hari melakukan pengawasan itu melalui aplikasi harga pasar, maka inflasi itu bisa kita selesaikan dengan kita tekan," jelas mantan Kepala Bappeko ini.
Selain itu, ia menyampaikan, berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo, pemerintah daerah diharapkan dapat mengendalikan harga pasar.
"Jangan sampai dengan bahan pokok yang naik menyebabkan inflasi yang tinggi, akhirnya kehidupan masyarakat tidak sejahtera," ujarnya.
Sedangkan untuk pasokan barang-barang kebutuhan pokok di Kota Surabaya saat ini masih tersedia.
"Jadi cadangan (persediaan) banyak tapi harganya yang harus dipotong. Kita harus tahu kenapa dipotong? dan terjadi masalah apa? Ini yang Insya Allah akan kita koordinasikan dengan Menko, Badan Pangan, bahkan perguruan tinggi untuk menjalankan pasar induk. Tentunya agar bisa menghentikan atau menahan laju inflasi, sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah," pungkasnya. (*)
