KETIK, MADIUN – Bulan depan Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) kota Madiun akan melaksanakan up date ulang angka kemiskinan. Up date data tersebut akan mengerahkan 150–200 tenaga surveyor.
Tenaga Surveyor yang diterjunkan nanti akan dibekali kemampuan menggali informasi secara luas dan detail. Surveyor ini dari mahasiswa program kerja sama antara BPS dan forum rektor universitas
’’Nanti akan coba digali untuk pengeluaran-pengeluaran sehari-hari masyarakat,’’ kata Kepala Bapelitbangda Kota Madiun Suwarno di kantornya, Rabu 25 September 2024
Menurut Suwarno, pendataan kembali perlu dilakukan karena diyakini angka kemiskinan yang disajikan BPS saat ini ada perubahan.
’’Posisi angka kemiskinan saat ini 4,38 persen atau sekitar 7.820 jiwa. Update data kami potret seindah warna aslinya. Seumpama riil pasti kurang dari 4,38 persen,’’ katanya.
Dirinya berasumsi, masih ada masyarakat yang tidak jujur dalam membeberkan penghasilannya.
Agar mereka bisa tetap mendapatkan bantuan sosial (bansos) karena termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
’’Parameter BPS sekitar Rp 625 ribu pengeluaran per kapita. Problematika di masyarakat, kadang-kadang mereka disurvei penghasilan apa adanya kan ada yang tidak masuk kategori miskin. Mereka mungkin belum paham kalau survei ini tidak memengaruhi bantuan yang berjalan,’’ ungkapnya.
Update data ini lanjut Suwarno, semata-mata hanya untuk memaksimalkan keakuratan jumlah penduduk miskin di Kota Madiun. Sehingga, tidak ada kaitannya dengan bansos apa pun.
’’Sudah kami intervensi semua. Data 2023 lalu masih ada kemiskinan akhirnya tahun ini kami data sudah selesai dan nol,’’ tuturnya. (*)
