KETIK, MALANG – Dalam momen Hari Santri Nasional (HSN) 2023, Kementerian Agama (Kemenag) bersama Pemerintah Kota dan PCNU Kota Malang membuka Bazar Murah dan Halal di kawasan Balai Kota Malang. Sebanyak 30 pesantren di Kota Malang turut terlibat meramaikan bazar, sekaligus meningkatkan kemandirian pesantren.
Kepala Kantor Kemenag Kota Malang, Ahmad Shampton menjelaskan dorongan kemandirian dihadirkan dalam program milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, One Pesantren One Product (OPOP).
"Ada sekitar 30 pesantren di Kota Malang yang terlibat. Salah satu dari tujuh program utama Kemenag itu kemandirian pesantren. Dalam rangka pengembangan OPOP, kita membuka stand untuk pengembangan usaha pesantren," ujar Shampton saat ditemui pada Senin (23/10/2023).
Kini Kota Malang telah memiliki satgas yang mendorong kemandirian pesantren, termasuk untuk membuka lapangan usaha. Dalam rangka HSN 2023, perguruan tinggi di bawah Kemenag diwajibkan untuk memfasilitasi penyelenggaraan expo pesantren.
"Kemarin Kemenag di UIN Maliki itu ada expo pesantren. Kita promosi usaha pesantren, cuma yang di sana itu wilayahnya Malang Raya, karena rangkaian Hari Santri Nasional," lanjutnya.
Salah satu stan di Bazar Murah Hari Santri Nasional di Kota Malang. (Foto: Lutfia/Ketik.co.id)
Produk yang dikembangkan pun cukup beragam di masing-masing pesantren. Ada makanan, minuman, hingga buku yang berisikan tulisan para santri.
Shampton menekankan bahwa selama ini pesantren di Kota Malang telah memiliki kemandirian yang cukup kuat. Menurutnya ciri khas pesantren ialah kemandiriannya. Salah satu bentuk perlawanan pesantren terhadap penjajahan ialah dengan tak menjalin hubungan dengan pemerintahan.
"Bantuan dari negara kecil sekali tidak sampai ratusan juta. Pesantren itu khas dengan kemandiriannya. Sejak awal pesantren memberikan perlawanan pada penjajah dengan tidak mau berhubungan dengan goverment. Jadi agar dia bisa memberi perimbangan pada pemerintah," jelas Shampton.
Ia berharap kemandirian pesantren di Kota Malang dapat semakin meningkat. Pihaknya mengaku akan terus mendukung program pemberdayaan terhadap santri dan pesantren.
"Pesantren tidak ada istilah minta bantuan pemerintah. Kemudian negara memberi afirmasi berupa bantuan. Tapi negara juga berkepentingan menjaga kemandirian dengan diberdayakan. Kita support program inkubasi supaya lebih berdaya," ungkapnya.(*)
