KETIK, MADIUN – Keterbatasan jumlah personel Bawaslu terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan menjadi tantangan besar dalam pengawasan Pilkada, Oleh sebab itu partisipasi seluruh elemen masyarakat sangatlah krusial, termasuk kontribusi aktif dari kaum perempuan.
Hal tersebut disampaikan Bawaslu Kota Madiun pada acara sosialisasi peran perempuan dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024 di Hotel Aston Madiun, Sabtu 31 Agustus 2024.
"Dalam Pilkada Serentak 2024 dibutuhkan keterlibatan aktif perempuan dalam pengawasan. Kami tidak dapat melakukan pengawasan sendiri, sehingga peran pengawas partisipatif dari masyarakat, khususnya perempuan, sangat dibutuhkan. Misal dalam proses pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS), bantuan perempuan untuk memverifikasi data sangatlah vital," kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun, Mohda Alfian.
Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber Eka Rahmawati dari Bawaslu Jawa Timur dan Cahya Suryani, Koordinator Mafindo Mojokerto Raya. Acara diikuti 110 peserta dari 23 organisasi perempuan di kota Madiun.
Narasumber dari Bawaslu Jatim Eka Rahmawati (Foto: Kurniawan/Ketik.co.id)
Dalam pemaparannya, Eka Rahmawati dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengatakan organisasi-organisasi perempuan bisa menggerakkan anggotanya untuk mengawasi seluruh tahapan Pilkada dan mendorong masyarakat lebih sadar akan hak pilihnya. Dia mengajak kaum perempuan turut mengawal Pilkada menjadi ajang pemilihan yang demokratis dan bermartabat.
Pengawasan partisipatif lanjut Eka, adalah sebuah gerakan sosial yang harus ditumbuhkan agar masyarakat merasa "Handarbeni" atau memiliki rasa tanggung jawab terhadap keseluruhan proses Pemilu. Menurutnya, masyarakatlah yang paling berkepentingan dalam pemilihan ini, sehingga mereka perlu mengawasi agar proses pemilu berlangsung tanpa kecurangan dan menghasilkan calon yang benar-benar merepresentasikan aspirasi mereka.
"Perempuan diharapkan aktif mencari informasi mengenai calon-calon yang memiliki visi dan misi yang dapat menjawab isu-isu penting yang menyangkut kehidupan perempuan,"katanya.
"Perempuan harus membangun posisi tawar yang kuat dengan calon-calon pemimpin, termasuk menjaga agar proses pemilihan lebih transparan, adil dan berkontribusi terhadap kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan," imbuh Eka
Isu-isu yang menyangkut perempuan sering kali kurang diperhatikan dan dianggap kurang penting. Faktanya lebih dari 50 persen pemilih adalah perempuan. Oleh sebab itu dia menekankan bahwa perempuan harus membawa ke permukaan isu-isu yang menjadi perhatian mereka, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan inklusi sosial. (*)