KETIK, JAKARTA – Polisi Hongkong menangkap empat pria karena diduga secara curang membatalkan pendaftaran donor organ pada Senin (5/6/2023).
Pembatalan itu dilakukan beberapa pekan setelah pejabat mengecam lonjakan penarikan pendaftaran donor menyusul proposal untuk berbagi organ dengan China daratan.
Pemerintah melaporkan database donor organ Hongkong mencatat hampir 5.800 permintaan membatalkan pendaftaran pada Desember--April.
Lonjakan itu terungkap ketika Hongkong berencana mengeksplorasi skema berbagi organ dengan China daratan -- program pertama untuk Hongkong karena tidak memiliki mekanisme untuk berbagi dengan tempat lain.
Empat pria, berusia 19 hingga 47 tahun, ditangkap karena dicurigai membuat beberapa permintaan palsu untuk membatalkan donasi organ dengan memasukkan informasi pribadi yang dicuri ke dalam sistem pemerintah.
"Tindakan kekanak-kanakan seperti itu tidak hanya mampu mempengaruhi kemungkinan seorang pasien menerima sumbangan, tetapi juga menambah beban departemen kesehatan," kata Pengawas Kejahatan Siber Kepolisian Wilson Tam.
Keempat pria itu dituding mencuri "akses ke komputer dengan niat tidak jujur", tindak pidana yang dapat menyebabkan lima tahun penjara.
Tam menerangkan mereka yang terkena dampak termasuk pejabat pemerintah, legislator, aktor, dan warga negara biasa.
Saat ini, transplantasi organ lintas batas diteliti berdasarkan kasus per kasus oleh komite ahli di Hongkong.
Pihak berwenang mengatakan skema yang diusulkan muncul setelah operasi transplantasi jantung lintas batas yang sukses untuk bayi perempuan Hongkong tahun lalu.
Otoritas kesehatan kota mengatakan skema itu hanya akan diaktifkan ketika pasien yang cocok tidak dapat diidentifikasi secara lokal di kedua sisi perbatasan. Namun, kekhawatiran publik tentang proposal tersebut tetap belum terselesaikan untuk beberapa warga Hongkong.
Pertanyaan telah diajukan tentang apakah pendonor dapat memilih untuk tidak membagikan organ mereka di luar Hongkong dan bagaimana sistem itu akan diawasi.
Pemimpin Hongkong John Lee bulan lalu menyebut pembatalan massal itu sebagai "tindakan yang sangat mencurigakan yang dapat mengganggu keseluruhan sistem".
Menteri Keamanan Chris Tang bahkan mengatakan pembatalan itu dilakukan oleh "beberapa orang yang ingin membahayakan keamanan kami (yang) dengan sengaja mendistorsi skema itikad baik ini".
Hongkong, kota otonom yang dikembalikan Inggris ke China pada 1997, secara bertahap dibentuk kembali oleh China setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional pada 2020 untuk memadamkan perbedaan pendapat.(*)
