KETIK, BLITAR – Progres pembangunan proyek infrastruktur Jalur Lintas Selatan (JLS) yang melewati Kabupaten Blitar, terealisasi 30 persen dari total 62.763 kilometer. Berkaitan dengan hal itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Blitar terus melakukan kajian, guna menganalisis dampak keberadaan JLS bagi masyarakat Blitar.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Blitar, Dr Jumali SPd MAP mengatakan, analisis berkala dampak suatu pembangunan infrastruktur penting dilakukan. Selain untuk merancang strategi pembangunan ekonomi bagi warga sekitar, juga berguna untuk penjaringan dini persoalan-persoalan di tengah masyarakat.
"Kami terus melakukan analisis dampak JLS bagi masyarakat. Karena dalam pembangunan daerah harus berbasis pada dasar ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Karena tentu segala sesuatu kegiatan ekonomi, pasti akan menimbulkan eksternalitas, maka kami kaji dampaknya," jelasnya, Senin (31/7/2023).
Pemetaan kondisi masyarakat di sekitar JLS, juga merupakan salah satu bentuk usaha pemkab untuk tanggap menyelesaikan persoalan warga. Jumali menyebut, nantinya Bappedalitbang dapat merumuskan kebijakan dan program apa saja, yang tepat untuk masyarakat di sekitar JLS.
"Nanti kami bisa tahu kondisi masyarakat dengan keberadaan JLS bagaimana. Gejolaknya seperti apa, yang paling penting, potensi ekonominya seperti apa. Jadi kebijakan dan program yang dikeluarkan Pemkab, nantinya akan terukur dan tepat sasaran," jelas pria yang mendapat gelar doktor di Universitas Brawijaya, Malang ini.
Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Blitar, Arisanti, lebih rinci mengatakan, saat ini Pemkab Blitar tengah melakukan analisis terkait dampak keberadaan JLS. Mulai dari dampak sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.
“Saat ini, memang kami sedang melakukan analisis terkait dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah JLS ini beroperasi. Mulai dari dampak sosial, ekonomi dan lain sebagainya,” kata Arisanti.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, analisis yang dimaksud adalah Pemkab Blitar melalui Bappedalitbang melakukan pemetaan di pemukiman warga yang berdekatan dengan JLS. Apakah ada gejolak di kalangan masyarakat atau tidak.
"Misalnya, JLS ini malah digunakan sebagai ajang balap liar oleh masyarakat di sana. Sehingga, Pemkab bisa mengambil langkah dan menentukan kebijakan agar hal tersebut tidak terulang kembali," terangnya.
Kemudian, soal dampak ekonomi, Arisanti membeberkan, nantinya masyarakat Blitar di sekitar JLS, akan dituntun untuk bisa mengetahui potensi perekonomian di daerahnya. Tujuannya adalah membangun kemandirian ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
Di sini, diharapkan terjadinya kolaborasi sinergis antara Pemkab dan masyarakat. Jika memang dampak ekonominya besar, maka masyarakat sudah punya pemikiran untuk meningkatkan perekonomian di sana dengan dukungan penuh dari Pemkab.
“Kalau yang ini memetakan seperti apa keadaan masyarakat di sana. Apakah memunculkan gejojak masyarakat atau tidak, kemudian dampak ekonominya seperti apa. Nah itu yang perlu kami kaji atau analisis, agar ke depannya perekonomian bisa ditingkatkan,” pungkasnya.(*)
