KETIK, SIDOARJO – Plt Bupati Sidoarjo Subandi SH MKn mengajak bersama-sama sekaligus mewanti-wanti jajaran profesional pendidikan di Sidoarjo untuk menghindari praktik pungli. Penerimaan murid baru harus dilakukan secara baik, transparan, dan hati-hati. Taati Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
”Dengan adanya SE KPK ini, diharapkan pelaksanaan PPDB di wilayah Sidoarjo berjalan transparan dan akuntabel,” tegas Subandi didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo Tirto Adi pada Selasa (11/6/2024).
Subandi dan Tirto Adi hadir dalam pembukaan kegiatan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) Tahun 2024. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Kelompok Kerja Guru (KKKS-KKG) di Gedung Delta Graha Dwija PGRI Sidoarjo.
SE Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Apalagi, pelaksanaan PPDB 2024/2025 di wilayah Kabupaten Sidoarjo sudah mulai berjalan. Baik jenjang SD negeri maupun SMP negeri.
Plt Bupati Sidoarjo Subandi mengajak para pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo beserta jajarannya di sekolah-sekolah untuk menaati SE KPK tersebut. Semua wajib bersikap profesional. Mengikuti aturan undang-undang yang berlaku. Salah satunya, tidak boleh ada pungli dalam PPDB.
”Saya tegaskan lagi. Tidak boleh ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan porsinya,” tegas Abah Subandi, sapaan akrab Plt Bupati Sidoarjo H Subandi.
Subandi juga berharap sekolah-sekolah mampu mandiri dalam mengelola sumber daya pendidik, kurikulum, hingga proses belajar-mengajar. Sekolah mandiri ini perlu dibangun dan didukung. Itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memajukan sekolah. Sekaligus meningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.
Subandi mengatakan, dirinya siap bersama-sama dinas pendidikan, kepala sekolah, guru-guru, dan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan secara optimal. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.
”Kepala sekolah dan guru memiliki peran penting. Kami berharap Bapak dan Ibu Kepala Sekolah mampu memanajemen sekolahnya dengan sangat baik,” ungkap Subandi.
Bagaimana membangun dan mengembangkan sekolah mandiri? Salah satunya, menjaga stabilitas kehidupan ekonomi para guru. Plt Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan bakal memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk para pahlawan tanpa tanda jasa ini.
Selain sebagai jaminan keselamatan guru saat bekerja, BPJS Ketenagakerjaan ini juga bisa disimpan sebagai tabungan. Penting untuk para guru saat tidak lagi mengajar nanti.
”Pemkab Sidoarjo hadir membantu. BPJS Ketenagakerjaan ini akan menjamin keselamatan para guru yang berjasa dalam mendidik generasi penerus bangsa,” tambah Subandi di hadapan 242 guru wali kelas SD se-Kecamatan Sukodono yang mengikuti kegiatan.
Mereka pun bertepuk tangan meriah. Perhatian dari Plt Bupati Subandi itu diharapkan semakin membantu guru meningkatkan kualitas diri dan kompetensinya. Mereka akan bekerja aman, nyaman, dan optimal saat menjalankan tugas mulia sebagai pendidik.
Plt Bupati Sidoarjo H Subandi menyampaikan rasa hormat untuk para ibu guru wali kelas di Sukodono pada Selasa (11/6/2024). (Foto: Diskominfo Sidoarjo)
Pengawas Sekolah Dasar Korwil Sukodono Sumiyatin menjelaskan, kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) ini sangat penting bagi guru. Pesertanya adalah 25 kepala sekolah dan ratusan guru.
”Kolaborasi antar pendidik dan aksi nyata atau praktik terbaik dalam proses belajar-mengajar menjadi tujuan utama penyelenggaraan acara ini,” ucap Sumiyatin.
Ke depan, Pemkab Sidoarjo akan terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Sejalan dengan Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.
”Tujuannya agar kualitas pendidikan di Sidoarjo semakin baik. Siswa-siswi juga memiliki kemampuan dan prestasi hebat yang dapat mengharumkan nama Sidoarjo,” pungkas Sumiyatin. (*)
