KETIK, JAKARTA – Presiden RI Jokowi bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia diketahui mengadakan rapat di Istana Negara, Senin (3/4/2023).
Rapat tersebut membahas mengenai sektor pertambangan yang salah satunya berkaitan dengan larangan ekspor yang berlaku pada Juni 2023. Khususnya untuk ekspor konsentrat tembaga dan juga bauksit.
Rencana penghentian ekspor untuk kedua komoditas itu tentunya merupakan sebuah bencana bagi beberapa perusahaan tambang besar, seperti misalnya PT Freeport Indonesia (PTFI), PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan juga PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) selaku badan usaha milik negara yang mengekspor bijih bauksit.
Dengan berhentinya ekspor konsentrat tembaga misalnya, tentunya ini akan berdampak kepada produktifitas pertambangan seperti tambang milik Freeport dan Amman Mineral yang mempekerjakan puluhan ribu masyarakat termasuk masyarakat daerah.
Pemerintah pun belum memutuskan apakah ekspor konsentrat tembaga ini akan dilarang pada Juni 2023. Yang pasti, Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan bahwa izin ekspor dilihat berdasarkan progres pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahannya (smelter).
"Smelternya sekarang berdasarkan laporan per kuartal I-2023 itu sudah kurang lebih 60%. Sudah mengeluarkan dana hampir US$ 2 miliar, jadi progres cukup bagus," terang Menteri Arifin di Istana Negara, Senin (3/4/2023).
Menteri Arifin menyadari, saat ini pemerintah memegang 51% saham di Freeport Indonesia. Dengan demikian, apabila kegiatan ekspor dilarang maka akan ada potensial loss pendapatan yang berbentuk pajak oleh pemerintah.
"Kalau larangan ekspor diberlakukan, ini kan saham pemerintah mayoritas ya 51%. Kalau misal dilarang ya lossnya banyak karena kita 51% dan kemudian ada lagi pendapatan-pendapatan yang berbentuk pajak oleh pemerintah," ungkap Menteri Arifin.
"Cukup besar ya itung aja kalau harganya US$ 4,5 dolar per pon tembaga, itu revenuenya setahun bisa US$ 8 miliar (Rp120 triliun)," jelas Menteri Arifin.
Freeport Indonesia sendiri saat ini sedang membangun smelter tembaga di JIIPE, Gresik, Jawa Timur. Untuk smelter baru itu berkapasitas sebesar 1,7 juta ton konsentrat tembaga dengan nilai investasi mencapai US$ 3 miliar atau setara dengan Rp 45 triliun.
Berdasarkan catatan Freeport Indonesia sampai pada Februari 2023, pembangunan smelter tembaga sudah mencapai 56,5% sesuai dari yang ditargetkan.
"Kemajuan fisik secara total dari pabrik milik PT Freeport Indonesia (PTFI) tersebut sudah mencapai 56,5% atau sesuai yang direncanakan," terang Kati Krisnati, Juru Bicara Freeport Indonesia kepada CNBC Indonesia.
Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di lapangan, kemajuan fisik pembangunan pabrik tembaga Freeport di Gresik ini memang sudah banyak kemajuan dibandingkan dengan fisik pada saat Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pada Oktober 2021.
Katri menyampaikan bahwa pihaknya menargerkan, penyelesaian konstruksi fisik selesai di akhir Desember 2023, "Mulai beroperasi ditargetkan pada akhir Mei 2024," ungkap Katri. (*)
