KETIK, MALANG – Pemerintah Kota Malang telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (KemenPUPRI) RI untuk menjalankan proyek bedah rumah. Sebanyak 206 rumah di Kota Malang akan dimasukkan dalam proyek sepanjang tahun 2023 ini.
Dijelaskan Wali Kota Malang, Sutiaji saat menyambangi warga Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, bahwa bedah rumah dibiayai Kementerian PUPR RI.
"Saya garis bawahi bahwa bedah rumah tahun ini kami berproses terus menerus. Ada sekitar 206 proyek bedah rumah dari Kementrian PUPR, dan titiknya sudah dikoordinasikan dengan kami," ujar Sutiaji pada Jumat (23/6/2023).
Pemkot Malang turut menganggarkan untuk melakukan bedah rumah kepada 196 rumah warga yang dianggarkan APBD Kota Malang. Belum lagi tambahan 28 bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur dan Kota Malang untuk program bedah rumah.
Sutiaji berharap program tersebut dapat tepat sasaran. Mengingat sempat terdapat kasus penghentian Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap salah satu warganya.
"Setelah ditelusuri kenapa PKH dihentikan, ternyata alamatnya sama dengan alamat yang rumah besar, jadi belum dipecah. Jadi kasusnya rumah di depan itu lantai tiga, terus dapat PKH. Verifikatornya bukan dari kami (Puskesos) tapi dari instansi yang ditunjuk menyalurkan dana," jelas Sutiaji.
Sebagai informasi, program bedah rumah dari Kementrian PUPR merupakan upaya dalam menanggulangi rumah tak layak huni. Kementerian PUPR telah menganggarkan dana Rp11,27 triliun untuk melaksanakan proyek tersebut dengan menyasar rumah tak layak huni di tiap daerah.
Dikutip dari website resmi Kementerian PUPR, realisasi keuangan per tanggal 12 Juni 2023 telah mencapai Rp2,48 triliun dengan persentase 24,36 persen. Dari total anggaran tersebut, 27,33 persen untuk realisasi fisik. (*)
