KETIK, SURABAYA – Sebanyak 239.369 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI yang dibiayai APBN dinonaktifkan pemerintah pusat menyusul status warga yang bersangkutan sudah tidak lagi masuk dalam data kemiskinan.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti dalam keterangannya menjelaskan, saat ini peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI yang dibiayai melalui APBN dinonaktifkan pemerintah pusat menyusul status warga yang bersangkutan sudah tidak lagi masuk dalam data kemiskinan.
"Kami meminta Pemkot Surabaya segera memberi solusi terhadap peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan agar dapat aktif kembali dengan menggunakan pembiayaan APBD," kata Reni.
Reni menjelaskan warga yang saat ini layanan kesehatan di faskes baik itu di puskesmas atau di semua rumah sakit daerah atau rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS itu untuk segera diaktifkan dan dibebankan ke APBD.
"Warga tetap terlayani tanpa biaya,” tegasnya.
Legislator dari Partai PKS ini memberikan tanggapan agar memaksimalkan sarana prasarana untuk melakukan input data pengalihan APBN ke APBD.
"Saya turut mengapresiasi gerak Pemkot, cuman karena ini bisa jadi datanya banyak tolong ditambah tenaga untuk input ke edabu, BPJS Surabaya mohon juga proaktif koordinasi dengan pemkot," jelasnya.
Reni menegaskan Yang penting adalah warga tetap terlayani di faskes manapun, Ia juga mengimbau agar masyarakat Surabaya tetap tenang dan tidak perlu khawatir mengenai biaya.
Reni berpesan, Surabaya telah memiliki program jaminan kesehatan semesta atau Jamkesmas yang membantu siapapun warga Kota Surabaya mendapat akses pembiayaan berobat gratis melalui layanan kesehatan kelas tiga.
Reni juga menyebut yang perlu diperhatikan Pemkot Surabaya ialah pada saat masyarakat hendak berobat, maka pelayanan kesehatan dapat digunakan dan pasien tidak terkendala di tengah-tengah hendak berobat.
“Monggo, kalo ada warga di sini yang mengalami hal seperti itu, tidak bisa dilayani karena non aktif sampaikan ke saya, saya dampingi ke rumah sakit, silahkan infokan ke saya,” ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya ini. (*)
