KETIK, LUMAJANG – Pertemuan antara warga empat desa di sekitar tambak udang PT. Bumi Subur Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun dengan DPRD Lumajang diharapkan menjadi solusi terakhir untuk menyelesaikan masalah aliran sungai yang mengalami penyempitan dan pendangkalan, yang kemudian menjadi menjadi pemicu seringnya banjir.
Pertemuan yang berlangsung pada hari ini Selasa (07/01/2025) di Ruang Paripurna DPRD Lumajang berlangsung cukup lama. Perwakilan warga secara bergantian menyampaikan keluhannya kepada DPRD, karena setiap musim penghujan selalu terjadi banjir karena aliran Sungai Bondoyudo yang bermuara ke laut selatan mengalami penyempitan dan pendangkalan, sehingga air tak bisa mengalir dengan baik ke muara dan meluber ke lahan pertanian warga.
“Selama bertahun-tahun kami selalu menghadapi banjir setiap musim penghujan. Kami sudah berkali-kali melakukan aksi, tetapi sampai saat ini masalah ini belum juga mendapatkan perhatian serius dari pihak pengelola tambak udang,” kata Lestari, Kepala Desa Wotgalih.
Sementara itu Ketua HIPPA Margo Rukun Desa Wotgalih, Ali Ridho dalam kesempatan ini mengatakan, selain masalah banjir juga terjadi kerusakan lingkungan yang menyebabkan mata pencaharian warga terganggu.
“Dulu pantai di desa kami menjadi tempat yang nyaman bagi nelayan. Hasil tangkapan ikan para nelayan bagus. Sekarang ini kalau musim panen, air di pantai menjadi sangat berbau busuk dan hasil tangkapan nelayan juga turun. Ini terjadi karena IPAL dari perusahaan ini sangat minim, maka setiap musim panen udang, selalu saja ada bau menyengat,” kata Ali Ridho.
Ali juga menyebut, masalah banjir yang sering terjadi juga selalu menimpa tanaman warga saat musim penghujan.
“Kami berharap kepada PT. Bumi Subur bersunggung-sungguh dalam melalukan revitalisasi sungai, sehingga air tidak terhambat untuk masuk ke muara dan lahan pertanian warga bisa diselamatkan dan bisa panen seperti dulu lagi,” ujarnya.
Selain warga desa Wotgalih, hadir juga warga dari Desa Darungan, Jatimuyo dan desa Kraton.
Audiensi perwakilan warga dengan DPRD Lumajang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lumajang Solikin SH, Ketua Komisi B Deddy Firmansyah dan Ketua Komisi C, H. Zainal.
Pihak DPRD Lumajang berusaha mencari detil perijinan yang dimiliki oleh PT. Bumi Subur. Hadir dalam kesempatan ini, Kepal DPMPTSP Mustajib, Kepala Dinas DLH Dra. Hertutik, dan Kepala Satpol PP Lumajang Hindam Adri Abadan.
Ditengah pertemuan ini, Ali Ridho yang selama ini getol memperjuangkan nasib warga setempat mengatakan, warga tidak membutuhkan CSR dari perusahaan ini. Yang diperlukan warga adalah kesungguhan PT. Bumi Subur untuk sungguh-sungguh melakukan normalisasi atau revitalisasi sungai.
“Kami tidak butuh investor, kami tidak butuh CSR sekiranya investor yang datang hanya membuat warga terganggu,” tegas Ali Ridho.
Dalam pertemuan ini tampaknya tidak hadir perwakilan PT. Bumi Subur sehingga DPRD Lumajang berencana akan melakukan kunjungan ke kawasan tambak udang ini.
