KETIK, SURABAYA – Kasus Pusat Data Nasional (PDN) yang terkena ransomware Brain Cipher masih belum pulih total, dan masih secara bertahap pulih. Masalah ini menguak bobroknya kinerja lembaga negara yang bertanggungjawab atas masalah ini, salah satunya adalah Menkominfo Budi Arie Setiadi.
Sorotan publik semakin menguat tertuju kepada menteri berlatar belakang relawan pendukung Jokowi dan tidak memiliki background keilmuan yang sesuai ini.
Salah satunya diwujudkan dengan petisi daring melalui laman change.org. Isinya menuntut Budi Arie mundur dari jabatannya.
Pantauan Ketik.co.id pukul 17.30 sejumlah 8.398 orang telah menandatangani petisi Kartu Merahkan Budi Arie, untuk target petisi ini sejumlah 10 ribu tanda tangan.
Pesan dari petisi ini adalah:
"Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini, jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidak mampuan anda. Mundurlah.
Dianggap Tak Kompeten
Dalam petisi tersebut, banyak warganet uang menilai Menkominfo hingga pimpinan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tidak kompeten untuk menjaga keamanan data siber penduduk.
Sejauh ini, pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), BSSN hingga berbagai pihak terkait masih berjibaku untuk menangani serangan siber ini.
Puncaknya, PDNS mulai tidak bisa diakses sejak Kamis, 20 Juni 2024. Akibatnya, layanan publik yang menggunakan data dari PDNS pun tidak bisa diakses, termasuk layanan Imigrasi.
Namun, meskipun serangan siber sudah terjadi selama tiga hari, pemerintah tidak segera menyampaikan situasi tersebut kepada publik.
Pemerintah h lebihingga kini lebih banyak diam dan tidak terbuka kepada publik tentang apa yang terjadi. Padahal, serangan siber dan dampaknya seharusnya termasuk informasi publik yang harus disampaikan dengan segera secara terbuka. (*)
