KETIK, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu 6 November 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis untuk penguatan kerja sama bilateral.
Presiden Prabowo menjelaskan, ada lima aspek utama yang menjadi prioritas pembahasan. Pertama, terkait kerja sama pemeliharaan dan hukum. Indonesia dan Singapura sepakat untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian kerja sama pertahanan.
“Singapura dan Indonesia berkomitmen sepenuhnya melaksanakan perjanjian kerja sama pertahanan, termasuk pengaturan wilayah latihan militer,” ujarnya.
Bidang ekonomi, harapan Presiden Prabowo agar Singapura dapat memberikan akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia melalui harmonisasi regulasi dan standar. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan investasi di sektor prioritas seperti energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, digital dan semikonduktor, kesehatan, serta Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam aspek teknologi dan energi rendah karbon, Presiden Prabowo dan PM Wong mendiskusikan interkoneksi listrik lintas batas dan pengembangan energi hijau seperti hidrogen hijau di Sumatera dan pembangkit listrik tenaga surya.
Kedua pemimpin juga sepakat untuk menyetujui kerja sama terkait teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage).
Kedua pemimpin negara juga membahas potensi kerja sama dalam transfer teknologi dan pertukaran keahlian di bidang ketahanan pangan, khususnya pertanian perkotaan dan pengembangan food estate.
“Kami sepakat untuk mempercepat penyelesaian MoU tentang kerja sama keamanan pangan dan teknologi pertanian,” ujar Presiden Prabowo.
Selain isu bilateral, Presiden Prabowo dan PM Wong juga bertukar pandangan tentang situasi geopolitik. Keduanya memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan di tengah situasi geopolitik global yang semakin kompleks.
Mengenai Timur Tengah, Presiden Prabowo menyoroti situasi di Palestina dan Lebanon. Ia menyerukan penghentian kekerasan. Penting juga menekankan bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan serta solusi dua negara bagi Palestina dan Israel sesuai hukum internasional.
“Terkait Myanmar, kami sepakat untuk mengimplementasikan lima poin konteks khususnya dialog nasional yang inklusif dan pengiriman bantuan kemanusiaan,” ungkapnya. (*)
