KETIK, SURABAYA – Wacana perubahan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) dari lima tahun menjadi seumur hidup, kembali menjadi sorotan. Terutama setelah adanya rapat dengar pendapat antara DPR RI dengan Korlantas Polri.
Kembali mencuatnya wacana tersebut memantik reaksi dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari kalangan akademisi.
Dosen Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bagus Oktafian Abrianto tetap sepakat jika masa berlaku SIM dibatasi dengan waktu tertentu. Karena, keadaan seseorang bisa saja berubah.
"Orang yang mendapatkan SIM pada saat awal belum tentu sama keadaannya pada saat tahun-tahun berikutnya," katanya dalam keterangan yang diterima Ketik.co.id, Kamis (3/8/2023).
Menurut Bagus, batasan waktu masa berlaku SIM menjadi kesempatan bagi Polri untuk menjalankan pengawasan. Itu sesuai dengan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Polri dan Undang-Undang Pelayanan Publik.
"Jika ada orang yang melanggar dan kemudian SIM-nya dicabut sebelum masa berlakunya ya enggak apa-apa karena sebagai salah satu aplikasi pengawasan," jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan pengamat Transportasi dari Universitas Negeri Surabaya, Dadang Supriyanto. Dia juga sepakat bahwa batasan waktu merupakan bagian dari pengawasan.
"Dengan SIM yang mempunyai batasan waktu diharapkan mekanisme evaluasi, pengawasan dan edukasi bisa berkesinambungan karena SIM mencakup masalah kompetensi dalam mengemudi," jelas Dadang.
Ia justru khawatir jika SIM berlaku seumur hidup akan mengurangi fungsi pengawasan. Padahal, kondisi pemiliknya bisa berubah seiring pertambahan usia hingga faktor kesehatan.
"Jika SIM berlaku seumur hidup dikhawatirkan berkurangnya faktor pengawasan karena si pemilik sertifikasi atau SIM ini secara subjektif juga akan mengalami dinamisasi," tandasnya.(*)
