KETIK, JAKARTA – Sejumlah negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengecam catatan HAM Korea Utara pada Rabu, (12/6/2024).
Puluhan negara tersebut mengesampingkan keberatan dari China dan Rusia.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengatakan kepada DK PBB bahwa situasi hak asasi manusia yang genting di Korea Utara juga merupakan faktor di balik ketidakstabilan dengan konsekuensi regional yang lebih luas.
Menurutnya saat ini, DPRK (Korea Utara) adalah negara yang tertutup dari dunia luar.
"Lingkungan yang menyesakkan dan sesak, di mana kehidupan adalah perjuangan sehari-hari tanpa harapan,” katanya dilansir Reuters.
Turk mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa situasi hak asasi manusia yang genting di Korea Utara juga merupakan faktor di balik ketidakstabilan dengan konsekuensi regional yang lebih luas.
Menurutnya, hal pertama dari beberapa masalah penting yang memperburuk kondisi yang mengerikan di Korea Utara adalah penindasan yang semakin mendalam terhadap hak atas kebebasan bergerak.
“Kami menyaksikan situasi di mana orang-orang tidak bisa lagi pergi bahkan ketika mereka berada dalam keadaan paling putus asa atau dalam bahaya penganiayaan,” ucapnya.
Turk mengatakan penindasan terhadap kebebasan berekspresi, kondisi sosial ekonomi dan kerja paksa juga merupakan masalah yang memperburuk kondisi yang mengerikan tersebut.
Ia mengecam penggunaan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan buruk dan tidak adanya pengadilan yang adil.
Turk mencontohkan secara langsung misalnya penghilangan paksa, termasuk warga Korea Selatan dan Jepang, yang telah hilang dalam 70 tahun terakhir.
“Yang menyedihkan, kebenaran penuh mengenai nasib orang-orang ini yang kami perkirakan berjumlah lebih dari 100.000 masih belum diketahui hingga hari ini,” tuturnya dilansir dari CNN.
Duta Besar Korea Selatan untuk PBB, Joonkook Hwang, mengatakan kepempimpinan diktator di Pyongyang yang terisolasi terus menerus melakukan pelanggaran HAM yang sistematis, meluas dan berat.
DK-PBB terakhir kali mengadakan pertemuan tentang masalah ini pada bulan Agustus. Itu mengakhiri hiatus enam tahun, saat Seoul, Washington, dan lainnya memfokuskan pada kenyataan bahwa Pyongyang telah mengalihkan sumber dayanya yang langka untuk program senjata pemusnah massal di bawah iklim politik represif yang menekan oposisi publik.
Joonkook memaparkan pernyataan bersama yang ditandatangani oleh 57 negara, termasuk AS.
Dubes Korea ini juga menambahkan bahwa pelanggaran-pelanggaran itu telah meningkat seiring semakin fokusnya Korea Utara dalam membangun militer mereka.
“Situasi HAM dan kemanusiaan yang buruk, terkait erat dengan kemajuan program-program persenjataan mereka, seperti dua sisi dari mata uang yang sama,” kata dia.(*)
