KETIK, SURABAYA – Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu 2024 di KPU Surabaya dihentikan sementara. Hal ini karena di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, data DPT tidak sesuai antara yang dipapar PPK dengan data yang dibawa oleh saksi pada Senin, (4/3/2024).
Data DA 1 yang diterima oleh saksi tidak sesuai dengan data Sirekap yang dibacakan oleh Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Data rekapitulasi untuk pemilih laki-laki dan perempuan juga data dari pemilih disabilitas memiliki jumlah yang berbeda.
Menurut salah satu saksi, Sayuli Sukardiono, yang merupakan Wakil Ketua dan Bapilu DPC Partai Gerindra, rekapitulasi tingkat Kota ini, seharusnya berasal dari rekapitulasi tingkat kecematan yang sudah benar.
"Yang salah ini tidak hanya satu, dua partai ini keseluruhan partai, kesalahan itu kesalahan dari DPT. Ini DPT-nya tidak sama mulai PPWP sampai tingkatan kota kabupaten," ucapnya.
Menurutnya, jumlah yang diterimanya dengan rekapitulasi milik PPK mengenai jumlah perempuan dan laki-laki berbeda. Ini akan memberikan dampak bagi pemilih nantinya.
"Jika DPT tidak sinkronisasi dengan DPT yang disampaikan otomatis, saya beranggapan ada apakah ini, apakah ada DPT yang melebihi jumlah pemilih kan jadi aneh," jelasnya.
Karena kesalahan ini, Sayuli menilai Bawaslu Surabaya kurang cermat untuk melihat rekapitulasi data dari DPT.
"Ini juga berkaitan dengan Bawaslu, pengawasan kurang tajam saya lihat. Dibenarkan saja, ketika ada ketidakcocokan. Jadi ini perlu diperbaiki," terangnya.
Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Surabaya Naafilah Astri Swarist. (Foto: Shinta Miranda/Ketik.co.id)
Menanggapi hal tersebut, Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Surabaya Naafilah Astri Swarist menjelaskan bahwa hal ini akan menjadi evaluasi dari KPU Surabaya khususnya dalam pencermatan data DPT. Namun ia menolak jika kesalahan hanya dilemparkan kepada KPU.
"Jadi kalau kami yang disalahkan satu-satunya, mari kita koreksi bersama. Ini akan jadi bahan evaluasi kami tentunya, memahamkan teman-teman KPPS," jelasnya.
Menurut Naafilah, penyebab adanya ketidaksesuaian data DPT ini, karena saat input data tersebut tertukar antara data hak pilih DPT dengan yang diinput pada data DPT
"Kalau sampai miss, saya temukan. Saya sekali lagi tidak menyalahkan teman-teman KPPS karena crowded ada yang tertukar, pengguna hak pilih DPT dimasukkan ke DPT," jelasnya.
Dirinya juga menjabarkan saat perhitungan surat suara tingkat kelurahan, banyak pengawas dari caleg maupun dari Panwascam, menurutnya seharusnya mereka memberi tahu terlebih dahulu, sebelum memasuki rekapitulasi kota.
"Kita juga minta tolong saksi, karena mereka juga bawa salinan DPT, jadi seharusnya fungsi pengawas Panwas melalui PTPS mereka membawa jumlahnya, kok sampai lolos. Jadi kalau kami sampai kelewatan mestinya ada yang mengingatkan dari saksi, panwas, karena semuanya pegang salinan itu. Termasuk pengguna hak pilih disabilitas, itu kan penghitungan disaksikan banyak mata," jelasnya.
Naafilah menegaskan bahwa Rapat Pleno Perhitungan Suara tersebut akan tetap dilanjutkan agar para PPK dan para saksi melakukan pencermatan ulang di Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya.
"RPP kita sudah memberi arahan temen-temen PPK undang para pihak saksi, undang secara proper, ada panwas, pencermatan ulang DPT. Nanti ada masukan dari saksi lain, ini adalah kewenangan PPK," pungkasnya. (*)
