KETIK, JAKARTA – Kemarin, Sabtu, 3 September 2022, pemerintah mengumumkan harga BBM naik. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada 3 September 2022 perihal harga BBM naik.
Dalam pengumuman tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberikan rincian kenaikan harga BBM sebagai berikut:
Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter
Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter
Pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter
Hal tersebut memicu beberapa penolakan dari publik. Pasalnya, harga BBM naik di saat harga minyak global mengalami penurunan.
Misalnya, dikutip dari Tempo, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober turun menjadi 86,61 dolar Amerika per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November juga turun menjadi 92,36 dolar Amerika per barel di London ICE Futures Exchange.
Penurunan tersebut setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu kekhawatiran pasar terhadap konsumsi energi global yang diprediksi akan melemah dan sentimen geopolitik, seperti perang Rusia dan Ukraina, yang mempengaruhi rantai global pasokan minyak.
Respons Menkeu Sri Mulyani
Terkait kenaikan harga BBM di tengah penurunan harga minyak dunia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi akan tetap membludak meskipun harga minyak dunia turun. Bendahara negara ini menyebut bahwa pemerintah harus menanggung subsidi sebesar Rp 502,4 triliun yang sebelumnya diprediksi hanya Rp 152,5 triliun.
Angka Rp 502,4 triliun tersebut didapat dari perhitungan rata-rata harga Indonesian Crude Price atau ICP sebesar 105 dolar Amerika per barel dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp 14.700 per dolar Amerika.
Sebagai perbandingan, Menkeu Sri Mulyani memaparkan dua skema kemungkinan penurunan harga ICP yang membuktikan bahwa anggaran subsidi tetap akan jebol.
Pertama, ia menyampaikan bahwa rata-rata harga ICP turun menjadi 99 dolar Amerika atau 90 dolar Amerika per barel hingga bulan Desember 2022, maka anggaran subsidi berkisar Rp 653 triliun.
Kedua, apabila harga ICP turun menjadi 85 dolar Amerika per barel hingga bulan Desember 2022, maka anggaran subsidi tetap membengkap hingga Rp 640 triliun.
Kendati demikian, Sri Mulyani mengaku tetap akan memantau perkembangan harga ICP pada masa-masa mendatang. “Perkembangan ICP harus dan akan terus dimonitor sebab suasana geopolitik dan suasana proyeksi dunia masih akan dinamis," ujarnya ihwal faktor-faktor di balik penetapan harga BBM naik.
Ia mengatakan kenaikan harga BBM akan memengaruhi alokasi APBN selama empat bulan ke depan. Oleh karena itu, APBN akan tetap dialokasikan sebesar Rp650 triliun untuk subsidi BBM hingga akhir tahun.
Sementara Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menambahkan perkiraan subsidi Rp650 triliun tersebut dihitung berdasarkan kuota pertalite dan solar yang baru.
"Artinya, pertalite tadinya kita perkirakan hanya 23 juta kiloliter (kl) sudah kita naikkan jadi 29 juta kl. Kalau solar yang tadinya kita perkirakan 15 juta kl, sudah kita naikkan jadi 17,4 juta kl," ungkap Suahasil. (*)
