KETIK, SURABAYA – UNICEF, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengkaji faktor keuangan publik untuk imunisasi rutin.
Diharapkan hasil studi ini menjadi advokasi berbasis bukti untuk merangkul lebih banyak mitra dalam mewujudkan Jawa Timur Provinsi Layak Anak dan Surabaya Kota Layak Anak (KLA).
Dijelaskan oleh Yuna Farhan, Country International Budget Partnership (IBP) Indonesia bahwa dari hasil kajian imunisasi di tingkat global di 22 negara, Ia menemukan bahwa anggaran yang dialokasikan itu tidak secara otomatis bisa direalisasikan.
"Nah kita menamakan terjadinya kredibilitas anggaran, kenapa? karena anggaran yang sudah ditetapkan yang seharusnya bisa direalisasikan untuk mendapatkan manfaat kepada warga yang memang berhak itu tidak bisa dilaksanakan, hanya menyampaikan sebagai kredibilitas," tuturnya saat acara Diseminasi Penilaian Kredibilitas Anggaran Imunisasi Rutin Jatim, Selasa (19/9/2023).
Yuna Farhan, Country International Budget Partnership Indonesia (IBP) Indonesia. (Foto: Shinta Miranda/Ketik.co.id)
Menurut Yuna, setidaknya ada 4 faktor rendahnya realisasi anggaran atau eksekusi anggaran ini terjadi.
Pertama adalah faktor menetapkan target pendapat yang melebihi batas realistis.
Kedua terkait dengan faktor tata kelola manajemen keuangan publik itu sendiri, yaitu terkait dengan kontisistin eskplorasi management sistem pengendalian.
"Sekarang ini banyak kasus di pemerintah daerah kita realisasi anggaran itu baru terjadi pada akhir akhir semester ke-2 APBD. Karena memang keesplore manajemennya mereka harus menunggu pendapatan terkumpul lebih dahulu," tuturnya.
Ketiga banyak kasus di Indonesia terkait dengan mekanisme pengadaan atau tender yang tidak fleksibel dan sangat ketat. Sehingga menyebabkan rendahnya ekspesi anggaran.
Keempat terkait dengan politik, dimana ada dewan atau legislator yang mengusulkan anggaran yang tidak realistis yang pada akhirnya itu tidak bisa direalisasikan.
"Nah terkait kajian kami pada hari ini, yaitu mengenai kredibilitas anggaran imunisasi, kami menemukan bahwa ada korelasi dimana daerah-daerah yang memang memiliki kredibilitas anggaran baik, atau serapan anggaran baik itu layanan imunisasi nya juga baik," jelasnya.
Tubagus Arie Rukmantara, Kepala Kantor Unicef wilayah Pulau Jawa. (Foto: Shinta Miranda/Ketik.co.id)
Dijelaskan juga oleh Tubagus Arie Rukmantara, Kepala Kantor Unicef wilayah Pulau Jawa bahwa kegiatan ini 3 motivasi yaitu memaparkan keberhasilan Jatim memiliki predikat provinsi tertinggi cakupan imunisasinya di BIAN tahun 2022.
"Jadi sebenarnya provinsi lain ingin cari tahu bagaimana caranya, salah satu bagiannya adalah memastikan bahwa penggunaan anggaran untuk kegiatan yang imunisasi rutin itu harus kredibel. Keinginannya Jawa Timur memperbaiki diri supaya imunisasi rutin makin tinggi dan tetap menjadi nomor 1 di Indonesia," jelasnya.
Selain itu, untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045, pemerintah daerah harus menggunakan anggaran dengan adil dan tepat sasaran, termasuk kredibilitas anggaran khususnya untuk anak-anak.
"Memastikan anak-anak kita di tahun 2045 bukan hanya ada di negara yang maju yang keuangannya bagus dikelolanya tapi sehat yang jelas, jadi tidak sakit," tutur Arie.
Pentingnya imunisasi anak sangat berdampak bagi perkembangan bangsa di masa yang akan datang. Bukan hanya mendapatkan vaksin tapi pengelolaan dan pengeluaran anggaran imunisasi itu tepat.
"Jadi the best tidak cukup, Unicef bangga dan senang di Jawa Timur karena progresif dan ambisius untuk melindungi anak-anaknya," pungkas Arie. (*)
