KETIK, SORONG – Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tunas Bangsa Provinsi Papua Barat Daya, Muhajir Rumadan menyoroti kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong yang dinilai lambat dalam menyikapi isu sosial kemasyarakatan yang selama ini terjadi di Kota Sorong.
Kata Muhajir, isu yang hangat saat ini adalah masalah kriminalitas dan mengenai pelayanan kesehatan di rumah sakit yang diduga tidak profesional seperti yang diberitakan di sejumlah media.
“Seharusnya pasca dilantik anggota DPRD sudah harus peka dengan situasi Kota Sorong. Karena tugas dan kewajiban wakil rakyat sudah melekat berdasarkan Undang-Undang (UU)," kata Muhajir, Jumat 10 Januari 2024.
Dia menambahkan, mereka para anggota DPRD harus aktif, jangan terkesan tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai mestinya, seperti yang diperintahkan UU itu sendiri.
Setelah mendengar isu kesehatan, lanjut Muhajir, ada baiknya anggota DPRD mendatangi RS tersebut untuk mempertanyakan penyebab kurangnya pelayanan terhadap pasien. Sehingga dapat mencari titik temu ataupun solusi antara kedua belah pihak agar peristiwa serupa tidak terulang lagi kepada pasien lain.
"Jika benar ada oknum petugas kesehatan yang diduga melakukan pelayanan tidak professional, maka harus ditegur dengan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, agar menjadi contoh bagi rumah sakit lainnya," ungkap Muhajir.
"Bahkan yang saya dengar keluarga korban sudah bayar belasan juta rupiah, namun satu-pun obat tidak diberikan. Ada apa di balik semua ini, dan ini menjadi tugas pengawasan anggota DPRD Kota Sorong," tambahnya.
Begitu juga dengan masalah kriminalitas, Kata Muhajir, baiknya anggota DPRD melakukan koordinasi secara intens dengan pihak kepolisian, guna mencari solusi dalam rangka meningkatkan pengawasan di wilayah hukum Kota Sorong.
“Kota Sorong ini adalah Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya, harus menjadi cerminan dan contoh bagi kabupaten lain," tegas Muhajir.
Apabila DPRD sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan Rumah Sakit sele be solu untuk mencari solusi, mengenai masalah kriminalitas dan pelayanan kesehatan, namun belum juga terselesaikan, maka menurutnya solusinya adalah meminta agar kapolres maupun direktur rumah sakit tersebut diganti.
Oleh karena itu, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini mengimbau kepada seluruh anggota DPRD Kota Sorong, segera melakukan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat untuk berkordinasi dengan dua instansi terkait, sehingga dapat mencari solusi bersama baik dari sisi keamanan maupun pelayanan kesehatan. (*)
