Jelang Pilkada, Netralitas Kepala Dinas PUPKP Sleman Dipertanyakan

KETIK, YOGYAKARTA – Suhu politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sleman 2024 mulai memanas.

Belakangan ini sering didapati kegiatan yang digelar sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan melibatkan banyak orang. Namun, hanya terlihat keberadaan Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo tanpa kehadiran Wabup Sleman Danang Maharsa.

Padahal, pelaksanaan kegiatan tersebut dibiayai dengan APBD yang notabene uang negara.

Kondisi seperti ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Mengingat hampir di setiap kesempatan Kustini kerap meminta restu dan dukungan pada para hadirin layaknya orang kampanye.

Seperti diiketahui, dalam gelaran Pilkada Sleman 2024, petahana pecah kongsi. Kustini kembali mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Sleman. Ia berpasangan dengan Sukamto.

Sementara Wabup Sleman saat ini Danang Maharsa juga kembali maju sebagai bacalon Wabup berpasangan Harda Kiswaya selaku Bacabup Sleman

Terbaru Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Pemkab Sleman Mirza Anfansury kembali jadi sorotan. Pemicunya terkait acara pembagian hadiah lomba bagi pengelola SPAMDES Kalurahan yang digelar di Kalurahan Glagaharjo, Cangkringan, Sleman.

Sebagian peserta yang hadir dalam acara pembagian hadiah lomba bagi pengelola SPAMDES Kalurahan yang digelar di Kalurahan Glagaharjo, Cangkringan, Sleman. (Foto: Dok. Narasumber/Ketik.co.id)

Acara dilaksanakan oleh DPUPKP Pemkab Sleman, Jumat sore 20 September 2024. Dalam undangan yang beredar, selain menghadirkan para pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan (SPAMDES) Kabupaten Sleman, juga dicantumkan sejumlah pihak yang diundang.

Di antaranya Bupati Sleman, Wabup Sleman, Sekda Sleman, Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan, sejumlah Kepala OPD, Kabid, Ketua dan anggota tim kerja bidang Cipta Karya DPUPKP Sleman. Serta para Panewu (Camat) yang ada di Kabupaten Sleman.

Nah, acara tersebut akhirnya berjalan. Terlihat Bupati Sleman duduk di meja depan. Sementara Wabup Sleman dan Sekda Sleman tidak terlihat keberadaannya.

Tidak Diundang

Anehnya, saat dikonfirmasi Wabup Sleman Danang Maharsa menyatakan "tidak ada undangan". Ia bahkan terlihat keheranan saat ditunjukan bukti foto undangan yang beredar.

"Padahal data yang diundang itu ada. Tetapi undangan fisik saya cek tidak ada yang masuk di ruang kantor saya," ungkapnya.

Beberapa saat kemudian Danang Maharsa kembali menegaskan bahwa tidak ada undangan sama yang ditujukkan padanya. Sedangkan Sekda Sleman Susmiarto saat dikonfirmasi mengaku tidak bisa hadir karena ada kegiatan singkroninasi di DPRD Sleman.

Sementara itu saat dikonfirmasi terpisah terkait acara tersebut, Kepala DPUPKP Pemkab Sleman Mirza Anfansury menjawab pihaknya melakukan penyerahan hadiah di lapangan secara langsung.

Mirza berdalih dirinya berpikir ini hanya penyerahan hadiah kepada kelompok SPAM. "Sehingga tidak harus dua-duanya kepala daerah diundang," ucapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Pemkab Sleman Mirza Anfansury. (Foto: Fajar Rianto/Ketik.co.id)

Jurnalis Ketik.co.id juga menanyakan terkait Wabup yang ada di daftar undangan namun tak pernah mendapatkan informasi apalagi undangan fisik secara langsung. "Tidak ada hubungan SPJ bapak," jawabnya.

Hasil penelusuran Ketik.co.id, narasumber yang meminta dirahasiakan namanya dan ikut hadir dalam rapat koordinasi sebelumnya mengungkapkan, dirinya juga ragu undangan tersebut sampai ke Wabup. "Karena waktu rakor persiapan tidak disinggung tempat duduk bagi beliau (Wabup Sleman)," ucapnya.

Peristiwa Sebelumnya

Nah, kejadian tersebut mengingatkan peristiwa sebelumnya. Selaku Kepala Dinas PUPKP Sleman yang sempat dibatalkan pelantikannya, Mirza Anfanzury mengundang sejumlah pihak untuk hadir pada pertemuan Jumat pagi 5 April 2024 di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Sleman dengan agenda pengarahan Bupati.

Saat itu di hadapan ratusan hadirin, Kustini terang-terangan mengatakan dirinya akan maju lagi menjadi Bupati dalam gelaran Pilkada Sleman 2024 ini dan minta dukungannya.

Selengkapnya baca berita Ketik.co.id, tanggal 13 Mei 2024 dengan judul, "Penataan Pegawai di Lingkup Pemkab Sleman, Benarkah Sarat Kepentingan?" .

Abaikan Imbauan Bawaslu

Peristiwa tersebut mengabaikan imbauan Bawaslu Kabupaten Sleman. Pada Ketik.co.id Ketua Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar menegaskan pihaknya telah mengirimkan surat imbauan pada Bupati Sleman dan Sekda Sleman yang antara lain menyebutkan:

1. Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya di Kabupaten Sleman agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

2. Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah: dan

3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI/Pejabat Negara/Pejabat Lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.(*)