KETIK, BATU – Sujai Asmed kembali terpilih sebagai ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Jatim Periode 2024-2029. Ia terpilih dalam Musda Ke-8 di Hall Batusuki Hotel Kota Batu Senin 6 Januari 2025 hingga Rabu 8 Januari 2025.
Sujai Asmed terpilih lagi setelah unggul hanya satu angka diatas calon ketua DPD HPI Jatim lainnya, M Anshori. Sementara itu Sherly Setyowati yang sebelumnya menjabat sebagai Sekertaris DPC HPI Jatim, hanya memperoleh 1 suara.
"Terimakasih dukungan dari DPC HPI se-Jatim yang sudah mengajukan kami untuk kembali maju sebagai calon ketua DPD. Inilah politik yang harus kita hargai. Siapapun yang terpilih, monggo legowo," kata Sujai Asmed.
Saat mempresentasikan Visi Misi, Sujai mengaku tidak muluk-muluk. Dirinya hanya ingin menyelesaikan program yang belum tuntas pada periode sebelumnya (2019-2024). Diantaranya adalah revisi Peraturan Daerah (Perda) Pramuwisata yang harus direvisi kembali.
"Di Yogjakarta dan Jateng butuh waktu satu tahun untuk merevisi. Bila Perda ini nanti benar-benar jadi, maka profesi kita bisa terlindungi," ungkapnya.
Untuk program lainnya, menurut Sujai adalah membentuk koperasi dan menggiatkan usaha. Sebab dari koperasi itu dapat menambah penghasilan bagi para pramuwisata karena benar-benar legal. Selain itu yang akan diperjuangkan juga adalah tentang standarisasi Guide Fee.
"Untuk itu kami ingin mengajak duduk bersama dengan seluruh DPC HPI di Jawa Timur untuk membuat draft terkait hal tersebut," tuturnya.
Pria asal Bangkalan ini juga menyebutkan, HPI Jatim harus tetap menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan stakeholder kepariwisataan . Termasuk dengan usaha Pariwisata dan institusi pendidikan. Pasalnya, pemerintah selama ini telah banyak membantu, kaitnya dengan penyelenggaraan Sertifikasi dan Lisensi pemandu wisata.
"Mereka adalah mitra kerja kita yang mengayomi kita yang selalu memberikan legalitas kepada kita untuk peningkatan SDM," imbuhnya
Sujai juga berharap dengan kepemimpinannya 5 tahun kedepan, DPD HPI Jatim dapat lebih mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi . Pihaknya mereka perlu untuk "mengupgrade" wawasan tentang digitalisasi tentang kepariwisataan.
"Banyak hal yang belum kita kerjakan, karena dulu efektif kepengurusan ini hanya berjalan 3 tahun. Sementara 2 tahunnya saat itu Dunia dilanda Pandemi Covid-19," tegasnya. (*)
