KETIK, MALANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang mendapatkan dana talangan senilai Rp180 miliar dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri RI. Dana talangan tersebut untuk merealisasikan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Refuse Derived Fuel (RDF).
Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Wijaya menjelaskan, TPST merupakan salah satu program basic pengelolaan sampah sebelum masuk ke TPA. Program ini mendapatkan dukungan dari Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan yang juga menjadi Direktur Bangda Kemendagri.
"Kemarin sudah di acc dari Bangda Kemendagri, kita mendapatkan Rp180 miliar. Tetapi penganggaran ini kan dana talangan," ujar Rahman, Jumat, 23 Agustus 2024.
Nantinya, Pemkot Malang akan menggunakan APBD terlebih dahulu untuk dapat diklaimkan ke Kemendagri. Saat ini, DLH Kota Malang masih mencari solusi agar APBD dapat meng-cover sementara pengadaan TPST RDF.
"Kita sedang mencari solusi bagaimana APBD menalangi di beberapa termin kegiatan ini. Kemarin 2023 kita sudah melakukan studi kelayakan maupun rancang bangun berupa DED," lanjutnya.
Lokasi TSPT RDF sudah ditentukan dengan kebutuhan lahan sekitar 1,8 hektare di kawasan sekitar TPA Supit Urang. Saat ini DLH Kota Malang sudah mulai melakukan tahapan khusus untuk pengadaan RDF.
"Dengan adanya RDF ini kami berharap nanti ada pengelolaan persampahan hampir sekitar 40-50 persen di Kota Malang. Ini tentunya sangat mengurangi beban TPA," tuturnya.
Tak hanya itu melalui TPST RDF, Pendapatan Asli Daerah (APD) pun ditargetkan dapat meningkat.
"Tentunya nanti di dalam bisnis plan itu bukan hanya produk tapi kita bisa menambah potensi APBD terkait dengan produk yang kita kantongi dan beberapa perusahaan yang menerima RDF kita," tutupnya.(*)
