KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur 2019 - 2024, Khofifah Indar Parawansa angkat bicara terkait laporan terhadap dirinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Sipil pada Selasa (04/06/2024) ini.
Khofifah mengaku tidak mengetahui tentang laporan tersebut. "Saya juga baru dengar ini, kita lihat dulu posisinya (perkembangan laporan)," ucap perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat NU.
Sebelumnya, Forum Komunikasi Masyarakat Sipil melaporkan Khofifah ke KPK terkait proyek yang terjadi saat ia masih menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).
"Yang kita laporkan pertama Khofifah Indarparawansa, kedua PPK-nya, dan KPA-nya. Mereka bertiga," ujar Sutikno dari Forum Komunikasi Masyarakat Sipil selaku perwakilan pelapor.
Sutikno mengatakan, pejabat pembuat komitmen yang dimaksud adalah Mumu Suherman selaku Pusdatin di Kemensos. Lalu, Kuasa Pengguna Anggaran adalah Karyono yang kini jadi Plt Gubernur Jawa Timur.
Ia menjelaskan, mereka pernah melaporkan kasus ini enam tahun lalu. Namun, menurut mereka kasus ini tak ditindaklanjuti.
"Dulu, waktu enam tahun lalu kita laporkan itu kita hitung kerugiannya Rp 58 miliar, sementara barusan kita dapatkan audit dari BPK, kerugian proyek yang kita laporkan itu Rp98 miliar di kasus di Kemensos tahun 2015, program verifikasi dan validasi orang miskin," ujarnya.
Sutikno menjelaskan, di Kementerian Sosial ada program verifikasi dan validasi pendataan orang miskin dengan mengadakan musyawarah di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Namun, rata-rata fiktif.
"Itu kan orang datang, orang datang ada biaya makan, ada apa, itu rata-rata gak ada. Targetnya kan 15 juta keluarga miskin yang mau diverifikasi itu, ternyata mereka hanya memakai datanya BPS dianggap sudah di verifikasi. Fakta lapangan gak ada. Nanti ada fiktif yang Rp98 miliar itu," ujarnya. (*)
