KETIK, SURABAYA – Kontribusi nelayan di Surabaya tidak hanya dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan masyarakat, melainkan implikasi terhadap pendapatan daerah melalui retribusi hasil tangkapan ikan dan usaha perikanan yang berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Mengingat peran nelayan yang signifikan bagi daerah, seharusnya pemerintah wajib menjamin hak dan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Mengenai kesejahteraan nelayan maupaun Istri nelayan Calon Legislatif DPRD Kota Surabaya dari Partai Bulan Bintang (PBB) Samsurin memiliki program-program khusus untuk memberdayakan nelayan di kawasan Surabaya.
Program ini diciptakan bertujuan agar ekonomi masyarakat pesisir khususnya nelayan dapat meningkat, tidak hanya mengandalkan tangkapan ikan namun dari sisi produk UMKM yang dimiliki nelayan itu sendiri.
Surin sapaan akrab Samsurin bercerita, berawal dari dua tahun yang lalu karena melihat ibu-ibu atau istri nelayan biasanya berjualan ikan asap namun tak memiliki akses ke perbankan lalu mereka terkena jerat hutang rentenir.
"Bunganya sampai 40 persen, terus saya coba cari informasi ternyata di Pemerintah Kota Surabaya bertemu Mas Eri, ada program penguatan ekonomi setelah pandemi," ujarnya pada Ketik.co.id, Senin (10/7/202).
Karena istri-istri nelayan tersebut memerlukan pinjaman untuk berdagang lalu program itu dijalankan bank BPR Pemkot untuk memberikan modal para ibu-ibu tersebut.
"Saya kasih akses ke sana (BPR Pemkot Surabaya) untuk penguatan modal mereka sampai dua tahun ini mereka berjalan, saya keliling hingga terbentuk 1.114 kelompok se Surabaya," papar Caleg Dapil 5 DPRD Surabaya ini.
Surin menjelaskan dari kelompok tersebut kebanyakan istri-istri nelayan yang mengikuti program tersebut, dan istri-istri nelayan lainnya banyak yang tidak mengetahui progam pemkot tersebut.
"Mereka antusias sekalian saya bilang program olahan ikannya kalau bisa diurus NIB sama sertifikasi halal, supaya bisa naik level bisa menjual ke waralaba," ujar Laki-laki 47 tahun ini.
Selain istri-istri para nelayan, Samsurin juga membeberkan bahwa dampak reklamasi di PT Teluk Lamong pada tahun 2013 jumlah nelayan Surabaya semakin terkikis.
Ketua DPC PBB Kota Surabaya Samsurin
"Hampir 1.700 di wilayah tersebut karena dampak reklamasi tahun 2011 hingga tahun 2016 sehingga mereka banyak yang pindah, mereka tidak jadi nelayan tangkap tapi nelayan sungai budidaya," papar Ketua Partai PBB Kota Surabaya.
Mengenai program khusus istri nelayan, Surin tegas di tahun 2023 memiliki program penguatan perempuan untuk memiliki penghasilan lainnya dengan menciptakan sebuah produk.
"Program itu kita akseskan permodalan, kita buatkan, yang awalnya supra mikro contohnya usaha yang tak punya tempat yang tak punya gerobak di depan rumah, mulai mereka akan menambah dagangannya
Surin akan membuat program kerja sama antara pasar Puspa Agro (Pasar Terintergrasi di Jatim) agar istri-istri nelayan mendapatkan sembako dengan harga terjangkau, karena hal itu mereka bisa berjualan dengan bahan-bahan yang lebih murah.
Berawal dari gorengan hingga bisa berjualan kemasan atau berbentuk produk yang berstandar UMKM.
"Yang awalnya supra mikro jadi naik agak menengah tapi mereka berkelompok untuk mengisi waktu 3 bulan yang awalnya nganggur jadi punya akses, akses ke pasar, akses ke perbankan. Nah dari itu, mereka bisa membayar biaya pinjamannya," ujarnya.
Menurutnya, banyak mantan nelayan yang sekarang tak punya pekerjaan harus juga diberi diberdayakan dengan memberikan modal untuk mendirikan UMKM.
"Perhatian pemerintah harus memberikan akses seluas-luasnya untuk dapat kredit usaha rakyat semacam program yang dibuat oleh Pemkot Surabaya ini," ujar Surin.
Kurangnya perhatian pemerintah mengenai nasib nelayan dari zaman reformasi, Surin mengungkapkan nelayan tak pernah terwakili.
"Itu yang akan kita perjuangkan semoga nanti PBB bisa menampung aspirasi mereka, jadi daerah-daerah di pesisir utara sampai barat Kota Surabaya, tidak satupun anggota legislatif yang lahir dari komunitas nelayan sehingga aspirasi mereka tidak terwakili," ujar Ketua Himpunan Nelayan Kota Surabaya 2011-2018.
Harapan nelayan Surabaya saat ini adanya SPBU di wilayahnya agar mudah mengakes untuk pembelian bahan bakar dan seharusnya tidak ada batasan.
"Pemerintah kota Surabaya wajib menyediakan SPBU di beberapa titik, titik dermaga di Kota Surabaya," harap Samsurin Caleg Dapil 5 DPRD Surabaya. (*)
