KETIK, SURABAYA – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan dapat menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi Pemprov Jatim. BUMD juga diharapkan bisa berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian di daerahnya.
“Saya berharap agar BUMD memberikan suatu kerja dan tauladan bagi Jawa Timur. Karena kinerja ekonomi Jawa Timur digambarkan melalui kinerja BUMD,” kata Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad saat membuka diskusi BUMD OUTLOOK 2025 yang digelar oleh Pokja Indrapura, Rabu (12/6/2024).
Ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu mengatakan, selama lima tahun terakhir, kondisi ekonomi di Jatim cukup baik meski dalam beberapa waktu dilanda pandemi Covid 19. Ia berharap BUMD juga memberikan kontribusi maksimal, agar potensi PAD bisa ditingkatkan lebih besar lagi.
“Besar harapan kami ada pihak yang terlibat memberikan catatan betul, BUMD yang kita banggakan banyak kontribusinya,” ucapnya.
Pria yang akrab disapa Gus Sadad meminta agar Pemprov dan Komisi C DPRD Jatim dapat terus bersinergi untuk memberikan masukan yang produktif, agar kinerja BUMD di Jatim bisa ditingkatkan. Selama ini, dia mencatat, hanya beberapa BUMD saja yang memiliki kontribusi PAD cukup baik bagi Jatim.
“Semua akan efektif jika ditunjang oleh penyenggaraan pemerintahan Jawa Timur yang optimal. Kalau Komisi C benar-benar cerewet dan nyambung optimisme dengan Pemprov. Karena kadang-kadang kegairahan kita untuk menggerakkan BUMD itu tidak ada,” jelasnya.
Sementara itu, anggota komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengatakan, ada tiga masalah mendasar yang dihadapi BUMD sehingga tidak bisa meningkatkan kinerjanya.
Selain permodalan dan perencanaan bisnis (business plan) yang masih belum matang, tata kelola yang kurang baik menjadi hambatan untuk meraup pendapatan yang maksimal.
“Tiga poin kalau kita bicara masalah permodalan selalu disampaikan dan itu betul sebuah persoalan,” kata anggota DPRD Jatim dari dapil Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo ini.
Wakil Ketua DPD Golkar Jatim itu mengatakan, salah satu langkah untuk mengatasi masalah modal bagi BUMD adalah kebijakan sistem Kerjasama Operasi (KSO).
Terobosan itu menjadi salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan oleh BUMD untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.
KSO adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih BUMD atau antara BUMD dengan pihak swasta untuk melaksanakan suatu usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
Meski demikan, dia meminta agar sistem KSO itu benar-benar bisa dikaji secara matang, agar ke depan tidak menimbulkan masalah hukum.
“KSO seperti apa kedepannya, tentu kalau kita KSO-kan BUMD perlu banyak kajian. Appraisal (penilaian) dan sebagainya mungkin itu masalahnya adalah waktu,” tegasnya.
“Ketika BUMD mengajukan tambahan modal perlu Perda. Untuk menuju suatu Perda tidak bisa kita menawarkan, dan harus BUMD terkait dan yang mengajukan, harus dengan bisnis plan yang tertata rapi dan visible,” tegasnya.
Pranaya Yudha juga mendorong agar BUMD melakukan pembenahan dalam tata kelola SDM. Sehingga, BUMD bisa bekerja secara profesinal mengemban misi meraih PAD dan misi sosial.
“Yang ketiga kita bicara SDM, kami dorong pak Kabiro adalah aspek meritokratif. Artinya ada dari beberapa misi keuntungan dan misi sosial. Misi ini harus diseimangkan tanpa meninggalkan profesionalisme,” pungkasnya.
Direktur PT Jatim Graha Utama (JGU) Mirza Muttaqien mengatakan, pihaknya selama ini menjalankan misi profesional dan sosial yang sudah dibebankan oleh Pemprov Jatim.
Diantaranya adalah melakukan pengendalian inflasi melalui operasi pasar ketika terjadi pandemic Covid 19 atau saat hari besar.
Langkah itu dilakukan untuk menjaga perekonomian, agar tidak terjadi panic buying, yang membuat harga tidak stabil di pasaran.
“Kami selama beberapa tahun mendapatkan penugasan untuk terus bersama-sama mengendalilan inflasi pada saat kenaikan harga luar biasa. Pada tahun 2020 lalu kita mensupoort PWU untuk membentuk lumbung pangan saat Covid 19 agar tidak terjadi panic buying dan harga stabil karena kesediaan barang yang cukup,” katanya.
Dia mengatakan, pihaknya juga melakukan intervensi pasar untuk menekan kebutuhan pokok di Jatim. Dengan adanya intervensi tersebut dia yakin bisa menekan angka inflasi.
“Dengan adanya intervensi maka untuk pangan sudah terjadi deflasi minus 0,5 persen. Itu yang dicatat oleh BPS Jatim. Ini sudah cukup luar biasa dengan intervensi yang ada,” jelasnya. (*)
